ISSUE, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 akan diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bondowoso, Lora As’ad Yahya Syafi’i, yang mewakili Bupati KH Abdul Hamid Wahid saat membacakan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi DPRD di Graha Paripurna, Kamis (18/9/2025).
Dalam jawaban itu, Bupati Abdul Hamid—yang akrab disapa Ra Hamid—menyebut kritik dan masukan dari fraksi DPRD menjadi acuan penting dalam memperbaiki arah kebijakan fiskal daerah.
“Kritik DPRD tidak kami pandang sebagai hambatan, justru menjadi bahan koreksi agar kebijakan anggaran semakin tepat sasaran,” ucap Ra Hamid.
Fokus pada Rakyat, Bukan Sekadar Angka
Ra Hamid menjelaskan bahwa pembahasan P-APBD tidak sekadar soal angka belanja dan pendapatan, melainkan menyangkut langsung kepentingan rakyat.
“Setiap rupiah harus berdampak pada masyarakat. Itulah prinsip yang kami pegang,” katanya.
Ia menegaskan, meski ada penyesuaian belanja pegawai maupun pengurangan di sektor infrastruktur, pemerintah daerah tetap berkomitmen memastikan layanan dasar berjalan optimal.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Garis Merah
Menurut Ra Hamid, dua sektor vital, yakni pendidikan dan kesehatan, tidak akan tersentuh pemangkasan. Ia memastikan gaji guru, tenaga kesehatan, serta program layanan publik akan tetap terlindungi.
“Kesehatan dan pendidikan adalah hak rakyat. Itu tidak bisa dikompromikan,” ujarnya.
UMKM dan Pertanian sebagai Penopang Ekonomi
Ra Hamid juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah, kata dia, tengah menyiapkan skema penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sektor pertanian.
“Produk unggulan Bondowoso, seperti kopi, akan kami dorong dari hulu hingga hilir agar daya saing meningkat,” katanya.
BUMD Harus Berkontribusi
Terkait pandangan fraksi soal peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ra Hamid menegaskan pemerintah tidak ingin perusahaan daerah hanya membebani APBD.
“BUMD harus jadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar formalitas,” ucapnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Di akhir penyampaian, Ra Hamid menegaskan bahwa dinamika antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hal wajar dalam penyusunan anggaran.
“Yang terpenting adalah kolaborasi. Eksekutif dan legislatif harus sejalan, demi rakyat Bondowoso,” ujarnya.
Dengan penekanan tersebut, Ra Hamid berharap pembahasan perubahan APBD 2025 dapat berjalan lebih konstruktif, transparan, dan sesuai aspirasi masyarakat.
