Issue, Bondowoso – Penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan legislatif, dan gerakan pemberdayaan yang tumbuh dari masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu isu utama dalam dialog publik bertajuk “Sinergi Kebijakan dan Gerakan Masyarakat untuk Pemberdayaan Ekonomi” yang diselenggarakan di Kabupaten Bondowoso, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan dialog publik tersebut menghadirkan unsur legislatif, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta kalangan pemuda. Forum ini sekaligus menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi dan membicarakan peluang pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya generasi muda dan kalangan santri.
Direktur Bondo Talkz sekaligus Sekretaris Jenderal Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Bondowoso, Muhammad Ziaulhaq, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan GES.
Ziaulhaq menilai dukungan dari unsur eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam mendorong kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Dukungan dari pemerintah eksekutif dan legislatif sangat penting bagi gerakan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap dukungan ini tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ziaulhaq.
Ia juga menegaskan bahwa dialog publik diselenggarakan untuk membuka ruang komunikasi dan menyerap aspirasi generasi muda. Menurutnya, gagasan serta kebutuhan anak muda perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
“Dialog publik ini menjadi ruang bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan harapan. Kami ingin gerakan masyarakat dapat berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah,” lanjutnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dra. Hj. Ma’mullah Harun, M.Pd.I., dalam sambutan sekaligus agenda resesnya mengisahkan perjalanan aktivisme yang mengantarkannya ke dunia politik.
Ia menceritakan bahwa pengalaman berdiskusi di lingkungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ketika masih menempuh pendidikan di Yogyakarta menjadi salah satu titik penting dalam membentuk karakter perjuangannya. Pengalaman pada masa Orde Baru, menurutnya, turut menempa mentalitas dan keberanian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Pengalaman berorganisasi di PMII, termasuk ketika saya menempuh pendidikan di Yogyakarta dan melalui masa Orde Baru, menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, mentalitas, serta keberanian saya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tutur Ma’mullah.
Ma’mullah mengingatkan bahwa setiap aktivitas, termasuk dalam dunia politik dan pengabdian masyarakat, harus diawali dengan niat yang lurus. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan penyampaian Mars Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bagian dari tugas politik untuk memperkenalkan partai kepada masyarakat di berbagai daerah.
Ia menyampaikan permohonan maaf apabila penyampaian Mars PKB menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian peserta.
“Setiap aktivitas, baik dalam organisasi, politik, maupun pengabdian kepada masyarakat, harus dimulai dengan niat yang baik. Mengenai Mars PKB, itu merupakan bagian dari tugas politik untuk memperkenalkan partai, dan saya memohon maaf apabila ada peserta yang merasa kurang nyaman,” jelasnya.
Ma’mullah juga menjelaskan bahwa PKB membawa landasan politik yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan dan kemaslahatan, salah satunya melalui pendekatan maqashid syariah. Ia mendorong generasi Z agar tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal atau capaian akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata.
“Generasi muda jangan hanya berorientasi pada pendidikan formal dan capaian akademik. Keterampilan atau skill juga sangat penting agar mereka mampu menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan ekonomi,” katanya.
Ia menggambarkan PKB sebagai partai religius dan kerakyatan. Dalam praktik politik, Ma’mullah menekankan pentingnya politik kehadiran dan politik keteladanan sebagai bentuk komitmen untuk hadir serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Politik tidak cukup hanya berbicara tentang kekuasaan atau janji. Yang lebih penting adalah politik kehadiran dan keteladanan, bagaimana kita benar-benar hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Ir. Hergiar Yuli Pramanto, S.T., M.T., memaparkan pentingnya penguatan sektor ekonomi produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam pemaparannya, Hergiar menyinggung keterkaitan sektor koperasi, perdagangan, perindustrian, dan usaha mikro sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Penguatan ekonomi masyarakat tidak bisa dilakukan hanya melalui satu sektor. Koperasi, perdagangan, perindustrian, dan usaha mikro harus saling terhubung agar membentuk ekosistem ekonomi yang produktif,” ungkap Hergiar.
Bondowoso memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian dan komoditas unggulan seperti kopi. Sektor pertanian disebut memberikan kontribusi sekitar 27 persen terhadap perekonomian daerah, sementara kopi menjadi salah satu komoditas penting yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan.
Hergiar menilai potensi tersebut membutuhkan penguatan dari sisi pengolahan produk, kualitas, pemasaran, hingga pengembangan jaringan usaha. Dengan demikian, komoditas lokal tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat menghasilkan nilai tambah dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
“Potensi pertanian dan kopi Bondowoso sangat besar. Namun, potensi itu perlu didukung dengan pengolahan, peningkatan kualitas, pemasaran, dan jaringan usaha supaya produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” paparnya.
Dialog publik ini memperlihatkan pentingnya mempertemukan gagasan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah. Pemberdayaan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan, tetapi membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, akses pasar, dan keberpihakan kebijakan.
Keterlibatan generasi muda, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah menjadi modal sosial untuk mengembangkan ekonomi yang lebih inklusif.
Melalui forum tersebut, diharapkan dialog publik tidak hanya menjadi agenda pertemuan, tetapi berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang mampu mendorong lahirnya gagasan, kerja sama, dan program konkret bagi penguatan ekonomi masyarakat Bondowoso.
Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan, keterampilan, dan manfaat nyata dari pembangunan tersebut.















