ISSUE.CO.ID,PAMEKASAN – Forum Masyarakat Pantura dan Aspirasi Reformasi (Formatur) Kabupaten Pamekasan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid III di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (16/7/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera melaksanakan mutasi dan rotasi pejabat secara profesional, dan transparan, diikuti puluhan anggota Formatur. Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Mutasi-Rotasi Demi Pelayanan Maksimal” dan “Stop Titip Titipan Jabatan”. Massa kemudian diterima langsung oleh Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Wakil Bupati H. Sukriyanto, Sekretaris Daerah Taufikurrahman, Kepala BKPSDM Pamekasan, Kadinkes Pamekasan dan Kepala dinas Pendidikan.
Koordinator Formatur, Hendra, dalam orasinya menegaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus mencegah penumpukan jabatan pada pejabat tertentu.
“Kami sudah satu kali audiensi dan hari ini kembali menggelar aksi jilid III. Kami meminta Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda segera melakukan mutasi dan rotasi secara terbuka, berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan. Ini demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Hendra.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai mengalami stagnasi kinerja, sementara beberapa pejabat telah menduduki jabatan yang sama dalam waktu cukup lama sehingga diperlukan penyegaran organisasi.
Dalam aksi tersebut, Formatur menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pertama, mendesak Bupati segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) mutasi dan rotasi berdasarkan hasil uji kompetensi serta penilaian kinerja. Kedua, meminta agar proses mutasi dilakukan secara transparan, profesional, serta bebas dari intervensi politik maupun praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Ketiga, menuntut penempatan pejabat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman agar pelayanan publik semakin optimal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyampaikan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kami mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan. Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Saat ini tim sedang melakukan evaluasi, dan InsyaAllah dalam waktu dekat hasilnya akan kami umumkan,” ujar Bupati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pamekasan, Taufikurrahman, menegaskan bahwa proses mutasi dan rotasi harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme administrasi kepegawaian.
“Kami tidak ingin terburu-buru tetapi justru melanggar aturan. Semua tahapan akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Aksi berlangsung dengan tertib selama kurang lebih satu setengah jam. Sebelum membubarkan diri, perwakilan Formatur dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan menandatangani berita acara sebagai bentuk tindak lanjut atas penyampaian aspirasi tersebut.
