ISSUE, Bondowoso Jawa Timur Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bondowoso pada Selasa (24/6/2025) menuai kritik dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bondowoso. Riski Yanto, Ketua Dua Bidang Advokasi dan Gerakan PC PMII Bondowoso, menilai kunjungan tersebut hanya sebatas seremonial dan simbolik. Ia menyayangkan tidak adanya pembahasan konkret terkait pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi daerah, serta minimnya pemanfaatan kedatangan Gibran oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Riski Yanto mengungkapkan kekecewaannya terhadap agenda kunjungan Gibran yang dinilai tidak menyentuh isu-isu fundamental. “Kami melihat kunjungan Bapak Wakil Presiden lebih banyak diisi dengan kegiatan simbolis seperti petik kopi dan penyerahan bantuan sembako. Walaupun ada manfaatnya, ini tidak membahas masalah inti yang dihadapi Bondowoso,” ujar Riski.
Menurutnya, masyarakat Bondowoso sangat berharap kunjungan pejabat tinggi bisa menjadi momentum untuk membahas rencana konkret pembangunan. “Tidak ada pembahasan yang jelas dan mengarah pada pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, maupun fasilitas penunjang ekonomi lainnya. Padahal, sektor ini sangat krusial bagi kemajuan Bondowoso,” tambahnya.
PMII juga menyoroti absennya diskusi mengenai strategi peningkatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. “Potensi kopi Bondowoso memang besar, tapi kami butuh solusi konkret untuk petani, bukan hanya kegiatan petik kopi yang sifatnya simbolik. Kami tidak melihat adanya pembahasan yang mengarah pada peningkatan ekonomi daerah secara signifikan,” tegas Riski.
Selain kritik terhadap substansi kunjungan, PMII Bondowoso juga menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dinilai kurang maksimal dalam memanfaatkan kedatangan Wakil Presiden.
“Kunjungan Gibran seharusnya menjadi kesempatan emas bagi Pemkab Bondowoso untuk langsung menyampaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan daerah, mulai dari anggaran infrastruktur yang mungkin minim, hingga program-program prioritas yang membutuhkan dukungan pusat,” kata Riski.
Ia menambahkan, momentum kedatangan Wakil Presiden seharusnya bisa menjadi wadah strategis untuk menjembatani aspirasi daerah kepada pemerintah pusat secara langsung. “Kami berharap ke depannya, kunjungan pejabat pusat dapat lebih dimaksimalkan untuk membahas persoalan riil dan mencari solusi bersama, bukan hanya sekadar agenda seremonial yang berlalu begitu saja,” pungkas Riski Yanto.
