ISSUE.CO.ID,PAMEKASAN– Insiden dugaan kekerasan terjadi saat pengamanan upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 di Kabupaten Pamekasan, Kamis (19/11/2026).
Seorang anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan bernama Haryono diduga menjadi korban pemukulan oleh oknum anggota DPRD Pamekasan saat bertugas mengamankan pintu masuk Pemda Barat Pamekasan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, insiden bermula ketika sebuah kendaraan memaksa masuk ke area kegiatan saat upacara tengah berlangsung. Anggota Satpol PP yang bertugas di pintu masuk kemudian menghentikan laju mobil tersebut sesuai prosedur pengamanan.
Cekcok kemudian terjadi hingga berujung pada dugaan pemukulan. Akibat kejadian tersebut, petugas Satpol PP yang bersangkutan dilaporkan mengalami luka benturan hingga giginya dikabarkan bergoyang setelah terkena pukulan.
Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 8 detik yang beredar, situasi sempat memanas di lokasi. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan, Munapik, tampak turun tangan mencoba meredam emosi dan menenangkan suasana agar tidak semakin meluas.
Oknum anggota DPRD yang diduga terlibat berinisial H, yakni Hamdi, anggota DPRD Pamekasan dari Partai Bulan Bintang (PBB) Komisi I.
Saat dimintai konfirmasi wartawan di lokasi, Hamdi terkesan menghindar dan tidak bersedia memberikan keterangan. Ia kemudian meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil Toyota Innova Zenix berwarna putih.
> “Maaf saya terburu-buru mau menjemput anak saya. Anak saya nangis,” ujar Hamdi singkat sembari bergegas pergi.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadi juga belum dijawab hingga berita ini diturunkan.
Sementara itu, anggota Satpol PP yang menjadi korban saat ini berada di Pendopo untuk mengikuti pertemuan terkait penyelesaian insiden tersebut.
Kepala Satpol PP Pamekasan, Munapik, saat dikonfirmasi Ketua Komunitas Wartawan Indonesia (KWI) Pamekasan, Abdus Shomad, S.H., menyebut peristiwa itu hanya kesalahpahaman.
Namun, KWI menilai istilah kesalahpahaman tidak boleh buru-buru digunakan untuk menutupi dugaan kekerasan. Harus jelas apakah benar terjadi pemukulan, siapa yang melakukannya, apa penyebabnya, dan bagaimana penyelesaiannya secara hukum maupun etik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kasatpol PP maupun Ketua DPRD Pamekasan terkait hasil pertemuan di Pendopo tersebut.
Publik kini menunggu sikap tegas DPRD Pamekasan dan Pemkab Pamekasan, mengingat insiden ini melibatkan pejabat publik dan petugas yang sedang menjalankan tugas negara















