Oleh: Muhammad Fadzli (Ketua Komisariat PMII Hasan Jufri)
ISSUE, Opini. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, kembali mengalami krisis akibat kelangkaan gas elpiji, BBM, dan kebutuhan logistik dasar. Terhentinya distribusi membuat pasokan menipis, harga melonjak, dan aktivitas masyarakat terganggu. Situasi ini bukan kejadian sesaat, melainkan masalah berulang yang hampir selalu muncul setiap kali cuaca ekstrem menghentikan transportasi laut menuju Bawean.
Cuaca buruk memang menjadi pemicu langsung, tetapi krisis ini tidak bisa terus menerus disalahkan pada faktor alam. Cuaca ekstrem bersifat musiman dan dapat diperkirakan. Dalam sudut pandang kebijakan publik, persoalan utama justru terletak pada tidak adanya sistem distribusi logistik yang berkelanjutan dan siap menghadapi risiko cuaca. Ketika jalur laut terputus dan tidak ada alternatif distribusi, yang bermasalah bukan alamnya, melainkan tata kelola pemerintahannya.
Dampak krisis ini dirasakan secara luas. Kelangkaan BBM membuat aktivitas ekonomi melambat, nelayan tidak bisa melaut, transportasi warga tersendat, dan biaya hidup meningkat. Di tingkat rumah tangga, ketiadaan gas elpiji menyulitkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sektor pendidikan pun ikut terdampak akibat keterbatasan mobilitas dan tekanan ekonomi keluarga. Krisis logistik ini telah berubah menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial masyarakat Bawean.
Sebagai wilayah kepulauan dengan tingkat kerentanan tinggi, Bawean seharusnya mendapat kebijakan khusus yang bersifat permanen, bukan penanganan sementara setiap kali krisis terjadi. Namun hingga persoalan ini kembali berulang, belum terlihat perbaikan sistem yang nyata dari Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menjamin ketersediaan energi dan logistik dasar. Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan jangka panjang serta kurangnya kepekaan terhadap karakter wilayah kepulauan.
Padahal, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab mengelola sumber daya strategis dan menjamin kesejahteraan sosial seluruh rakyat. Ketika masyarakat kepulauan terus mengalami kesulitan mengakses energi dan pangan akibat buruknya distribusi, maka tanggung jawab konstitusional tersebut tidak dijalankan secara utuh.
Menurut saya, penyelesaian krisis Bawean harus difokuskan pada pembenahan sistem yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem logistik kepulauan yang kuat, seperti menyediakan stok penyangga BBM dan elpiji di Bawean, memastikan jalur pelayaran logistik yang rutin dan tidak bergantung pada satu armada, serta menyelaraskan distribusi dengan data cuaca dan mitigasi risiko. Tanpa perubahan mendasar ini, pengiriman darurat hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar persoalan.
Berulangnya krisis ini menegaskan bahwa masalah Bawean bukan semata akibat cuaca, melainkan kegagalan kebijakan yang terus dibiarkan. Selama negara tidak membangun sistem logistik yang adil dan berkelanjutan bagi wilayah kepulauan, masyarakat Bawean akan terus hidup dalam ketidakpastian.
Bawean tidak membutuhkan solusi sesaat. Bawean membutuhkan kebijakan yang berpihak dan berjangka panjang.
