ISSUE.CO.ID, JAKARTA – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj. Ansari.
Menurutnya, program ini tidak hanya sebatas pendidikan, tetapi juga menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai kemiskinan sekaligus membangkitkan semangat generasi muda, khususnya dari keluarga kurang mampu di Madura.
Hj. Ansari menekankan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat perlu menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari ketersediaan guru, keterlibatan siswa, hingga persoalan operasional dan anggaran.
“Tidak jarang guru mengundurkan diri karena faktor penempatan yang jauh dan minimnya pembekalan. Begitu juga siswa yang batal mengikuti karena alasan asrama, atau lebih memilih sekolah reguler,” ujarnya.
Ia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah, masyarakat, dan swasta harus saling bersinergi, disertai dengan pengawasan yang ketat serta evaluasi berkelanjutan.
“Selain komitmen jangka panjang, dibutuhkan inovasi penyelenggaraan yang menyesuaikan dengan kondisi lokal (local wisdom), termasuk pengembangan kurikulum yang relevan dan peningkatan kualitas pengajar,” tambahnya.
Tidak kalah penting, Ansari juga mengingatkan agar Sekolah Rakyat di Madura tidak mengabaikan akar keagamaan dan kearifan lokal. Menurutnya, basis pendidikan pesantren yang kuat di Madura dapat disinergikan dengan konsep boarding school yang diusung Sekolah Rakyat.
“Sinergi dengan pondok pesantren serta organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, SI, dan Persis sangat diperlukan,” tegasnya.
Untuk diketahui, program Sekolah Rakyat saat ini baru berjalan di tiga kabupaten di Madura, yakni Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Sementara Kabupaten Sampang masih menunggu realisasi.
