ISSUE, Bondowoso 24 Juni 2025 Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bondowoso menyuarakan kekecewaan mendalam atas kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bondowoso hari ini. Mereka menilai momen penting ini tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk membahas program konkret guna mengatasi dua persoalan krusial yang mendera Bondowoso: isu lingkungan dan kebutuhan lapangan pekerjaan
Muhammad Holik, Ketua Cabang PC PMII Bondowoso, mengungkapkan kekecewatannya. “Kunjungan Bapak Wakil Presiden seharusnya menjadi titik tolak bagi solusi atas masalah-masalah vital di Bondowoso. Namun, kami melihat kesempatan ini terlewatkan begitu saja oleh pemerintah daerah.”
Senada dengan itu, Riski Yanto, Ketua II Bidang Advokasi dan Gerakan PC PMII Bondowoso, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya menjadikan kedatangan Wakil Presiden sebagai platform strategis untuk menyampaikan dan mendesak dukungan atas masalah fundamental tersebut. “Ini adalah kesempatan emas yang terlewatkan. Kami sangat menyayangkan pemerintah daerah tidak secara proaktif memaparkan kondisi riil banjir bandang akibat alih fungsi lahan di lereng Gunung Argopuro, yang melanda Dusun Peh, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, dan Desa Sumber Salak, Curahdami, serta tumpukan sampah mencapai 60 ton per hari yang belum tertangani di hadapan Bapak Wakil Presiden,” ujar Riski.
Menurut PC PMII Bondowoso, agenda kunjungan Gibran yang terfokus pada peninjauan program kesehatan dan panen kopi, meskipun memiliki nilai positif, dinilai kurang menyentuh akar permasalahan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. “Yang kami lihat lebih dominan adalah agenda seremonial. Tidak ada pembahasan mendalam tentang bagaimana mengatasi dampak bencana lingkungan atau strategi konkret untuk menekan angka pengangguran yang masih mencapai 17.265 orang (berdasarkan data BPS tahun 2024) dengan UMK Bondowoso yang hanya Rp 2.347.359 dan pendapatan honorer yang seringkali jauh di bawah UMK, ini,” imbuh Riski.
Bondowoso memang menghadapi tantangan serius. Banjir bandang berulang dan pengelolaan sampah adalah ancaman nyata yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Begitu pula dengan isu kesejahteraan pekerja, termasuk nasib honorer, dan ketersediaan lapangan kerja yang layak, yang masih menjadi tantangan besar di Bondowoso.
“Pemerintah daerah seharusnya sudah menyiapkan data komprehensif dan proposal solusi untuk disodorkan langsung. Ini bukan hanya soal menyambut kunjungan, tapi bagaimana kita bisa secara efektif memanfaatkan kehadiran pimpinan nasional untuk mempercepat penyelesaian masalah daerah,” pungkas Muhammad Holik.
PC PMII Bondowoso berharap, kunjungan pejabat tinggi negara di masa mendatang dapat benar-benar menjadi wadah untuk membahas isu-isu fundamental yang dirasakan langsung oleh rakyat Bondowoso, dan menghasilkan program nyata untuk mengatasinya.
