Yuski Fauzi Al Faruq (Waka 1 PK PMII STKIP PGRI Situbondo)
ISSUE, Opini. Demonstrasi yang melanda Jakarta dan daerah-daerah akhir-akhir ini pada mulanya merupakan ekspresi sah rakyat untuk menuntut keadilan. Tuntutannya jelas: penghentian privilese DPR, pembatasan tunjangan yang mencederai akal sehat publik, serta keberpihakan kebijakan pada kebutuhan riil masyarakat.
Namun yang mencuat dalam wacana publik justru bukan substansi itu, melainkan kericuhan jalanan: bakar ban, pagar dijebol, dan bentrokan dengan aparat. Pertanyaannya, mengapa demikian? Logika sederhananya, ini yang disebut sebagai strategi politik pengalihan isu (issue diversion). Alih-alih berhadapan langsung dengan rakyat dan menjawab kritik substantif, elit politik mendorong agar panggung perlawanan bergeser. Polisi dipanggil ke garis depan, bentrokan dipantik, lalu publik disuguhi tontonan “massa anarkis versus aparat penegak ketertiban.” DPR, yang sejatinya inti persoalan, aman berlindung di balik layar asap tersebut.
Kekuasaan memproduksi narasi dan menggeser opini publik melalui media. Fenomena itu kini nyata di Indonesia: media lebih sibuk menyoroti kericuhan, korban luka, atau kerusakan fasilitas umum ketimbang mendalami tuntutan pokok rakyat. Lantaran demikian, opini publik terbelah; ada yang menyalahkan massa, ada pula yang mengutuk aparat. Substansi awal, yaitu keserakahan politikus, lenyap ditelan kabut gas air mata.
Aparat kepolisian dalam hal ini bukan aktor otonom, melainkan alat. Mereka yang sejatinya juga bagian dari rakyat dipaksa menjadi tameng politik bagi DPR. Dua entitas rakyat akhirnya dipertemukan untuk saling melawan: masyarakat yang berteriak menuntut keadilan berhadapan dengan polisi yang diperintahkan menjaga stabilitas. Lantaran demikian, konflik berubah menjadi pertarungan semu—rakyat melawan rakyat—sementara elit politik bersembunyi, tertawa puas karena berhasil menghindar dari tanggung jawab.
Kondisi ini mengukuhkan diagnosis krisis legitimasi. Ketika lembaga perwakilan tidak lagi dipercaya, mereka mengandalkan strategi pengalihan: menukar isu substansial dengan isu keamanan. Politik lantas direduksi menjadi drama jalanan, bukan perdebatan kebijakan. Publik pun diarahkan untuk lupa pada DPR yang mewah, dan sebaliknya menyalahkan massa yang dianggap biang kerusuhan.
Namun, justru di titik ini kesadaran harus dipertajam. Rakyat perlu mengingat bahwa bentrokan dengan aparat hanyalah jebakan, bukan jawaban. Dengan demikian, strategi perlawanan mestinya diarahkan untuk menolak narasi pengalihan. Fokus harus kembali pada akar masalah: struktur politik yang korup, DPR yang gagal mewakili rakyat, serta elit yang bersembunyi di balik kekacauan. Jika tidak, siklus ini akan berulang: rakyat lelah, aparat tercaci, sementara DPR tetap aman. Demokrasi pun perlahan terkikis, berubah menjadi sekadar arena manipulasi, di mana aspirasi dibungkam, kebenaran disembunyikan, dan politik dijalankan bukan untuk rakyat, melainkan untuk melanggengkan privilese elit.
Lantaran demikian, esensi perlawanan bukan sekadar turun ke jalan, tetapi juga membongkar strategi busuk di balik layar asap itu. Karena pada akhirnya, bentrokan di jalan hanyalah ilusi. Musuh yang sebenarnya bukan polisi yang berdiri dengan tameng, melainkan politikus busuk yang bersembunyi di balik tameng itu.
Sumber Berita : PMII STKIP PGRI SITUBONDO
